forsimap

Perencanaan dan Politik: Membadai Pikiran

In Yedi Supriadi on May 30, 2013 at 5:39 am

*dimoderasi oleh Yedi Supriadi

Ahad, 19 Mei 2013

Tentang Perencanaan Kota yang Ideal

  • Hanifah binti Husnan (ITS): Bila melihat ke luar negeri, misalnya singapura yang penataan kotanya bagus (rapi, bersih, dan teratur) pada dasarnya berasal dari peraturan yg sangat ketat yaitu penerapan sistem denda, jadi semua semuanya di kenakan denda.
  • Muh. Ainun Najib (UGM): Jika pertanyaannya perencanaan kota yang ideal itu seperti apa? Jawabnya, yang bisa diimplementasi dan sesuai dengan kebutuhan serta berorientasi jangka panjang, kontekstual, dan berkelanjutan. Sedangkan, kalau kota yang ideal, jawabannya adalah kota yang humanis, menghargai tradisi dan budayanya, green, futuristik, serta dibangun dengan hubungan yang baik antar pemerintah-masyarakat-swasta.
  • (Anonim): Kota yang ideal menurut saya itu kota yang orang didalamnya tidak perlu jauh-jauh dari blok rumahnya untuk mendapatkan akses ke pasar, rumah sakit, sekolah, apotek, taman hiburan dan lain-lain. Dan sebetulnya untuk membangun kota yang seperti itu, tidak perlu pusing-pusing membangun konsep baru. Itu memakan waktu lama dan anggaran yang banyak. Tinggal jiplak saja (mengambil preseden dan diadaptasikan-red) dari kota yang sudah bagus di dunia.
  • Tetty Harahap (UGM): Ini subjektif boleh ya? Kota yang ideal adalah yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan keinginannya. Kalau kita sebagai arsitek dan planner kebanyakan secara fisik, berarti apapun harus berasaskan manfaat. Kalaupun membuka jalur investor untuk perkembangan fisik, misal tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau membuka jalur tol baru, kita sebagai planner tanyakan pada diri sendiri “Apakah masyarakat butuh ini?” –Road to kota madani-
  • Maisyarah Pradhitasari (UGM): Menurut saya, dalam kasus politik dan perencanaan ini, perencanaan yang ideal berarti perencanaan yang tidak hanya dilakukan secara objektif (semua yang baik-baik) namun juga dapat diterima dalam tataran politik. Karena dengan sistem politik Indonesia saat ini, yang melakukan perencanaan adalah para politisi. Perencanaan (dari tataran masyarakat) akan menjadi percuma jika tidak dapat diterima di tataran yang lebih tinggi. Perencana tidak hanya mampu karena pengetahuan teknis/obyektif, tetapi juga harus bisa menjadi komunikator, pendidik, pemberdaya, mediator, negosiator, advokat, dsb.
  • Muh. Ainun Najib (UGM): Tambahan: perencanaan idealnya memang tidak satu opsi. Yang baru hangat adalah MRT dan waduk pluit. Di situ kan sudah diajak masyarakat berdialog, namun opsi yang dibuat juga tetap sulit. Rencana bisa diterapkan oleh eksekutif, jadi pemimpin memang harus mengambil keputusan. Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, tetap ada yang kecewa dengan rencana. Sehingga perencanaan yang sempurna itu hanyalah impian.
  • Reza Primawan Hudrita (ITB): Sebagai tambahan, saya pernah dapat dari dosen bahwa aplikasi tata kota ideal tuh ada di Quran surat Al Jumuah ayat ke-9.
  • Nugraha Akbar (UGM): Kalau disangkutpautkan dengan islam, perencanaan kota yang ideal itu harus diawali dengan masjid sebagai city center. Contoh saat Rasulullah tiba di kota madinah. Bangunan yang pertama didirikan adalah masjid, setelah itu baru rumah beliau.

 Tentang Kondisi Birokrasi Saat Ini

  • Maisyarah Pradhitasari (UGM): Politik adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar berbuat sesuatu yang lain dari apa yang tidak akan dilakukannya atas kehendak sendiri. Politik dan perencanaan bisa berlawanan secara diametral: Politik bersifat subyektif, bisa “menghalalkan segala cara” dan bisa punya agenda tersembunyi; sedangkan Perencanaan harus bersifat obyektif, ilmiah, terbuka, jujur, dan apa adanya.
  • Randi Pratama Kusuma (Undip): Pembuatan IMB ada aksi pemalsuan untuk IMB. Data KDB dan GSBnya tidak sama di proposal perizinan dengan kondisi/peraturan yang sebenarnya. Kemudian untuk land use, harusnya kalau memang peruntukannya adalah lahan hijau, berarti fungsinya untuk paru-paru kota dan resapan air. Bila di RTRW sudah dinyatakan begitu, harusnya bisa tegas dan tidak mudah untuk dijadikan bangunan hunian atau komersial. Contoh: Babakan siliwangi yang hendak dialihfungsikan menjadi restoran.

Tentang Kebijakan-Kebijakan Strategis untuk Menyokong Perencanaan Kota

  • Muh. Ainun Najib (UGM): Berbicara tentang strategis, tentunya mengedepankan pembangunan yang dapat menghasilkan efek beruntun (multiplier effect), bersifat memberdayakan masyarakat banyak, dan kekinian (teori kuno kadang sudah tidak berlaku).
  • (Anonim):  Menolak tol dalam kota yang memang  tidak dibutuhkan kota. Contoh: ibu Risma, walikota Surabaya, yang menolak pembuatan tol dalam kota, karena memang tidak dibutuhkan. Meski sempat dimusuhi oleh DPRD, akhirnya luluh juga DPRD-nya karena ibu Risma dibela oleh masyarakat Surabaya.
  • (Anonim): Merealisasikan RTH 30%.

* Data Moderator: Yedi Supriadi | yedi99@gmail.com | Arsitektur | Institut Teknologi Bandung | Kepala Muslim SAPPK (2011) | Kuliah dan Proyek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: