forsimap

Perencanaan dan Politik: Antara Idealita dan Realita

In Ridwansyah Yusuf Achmad on May 31, 2013 at 6:23 am

*disampaikan oleh Ridwansyah Yusuf Achmad

Ahad, 26 Mei 2013

Materi:

Saya coba mulai diskusinya. Terkait dengan perencanaan dan politik, ini memang tema yang sangat menarik, karena keduanya saling terkait. Perencanaan yang bagus tanpa political will akan hanya menjadi dokumen berdebu. Dan politik tanpa adanya perencanaan partisipatif hanya akan berbuah ‘abuse of power’.

Pengalaman menunjukkan bahwa ternyata pembuat rencana sering kali tidak memiliki akses/pengaruh politik, sehingga ide dan gagasan besar tentang perbaikan tata kota dan wilayah sering kali tidak terwujud. Akibatnya, banyak perencana yang frustasi dan memilih untuk mengerjakan proyek swasta atau lari ke luar negeri. Dilematis memang keadaannya.

Apa yang saya amati di Belanda, antara keduanya sangat erat dan bahu membahu. Para politisi/pengambil kebijakan, didukung oleh pakar/perencana yang memahami secara teknis apa itu perencanaan dan bagaimana, dan bahkan mereka didukung oleh tim-non teknis, seperti: pakar sosial, psikologi, dan hukum, untuk memuluskan proses implementasi perencanaan.

Ini bisa jadi pembelajaran yang menarik untuk Indonesia, bisakah keduanya bersatu atau justru jadi musuh yang saling tak menyapa?

Kita juga coba tengok, studi kasus Jakarta. Jokowi dan Ahok dikenal sebagai eksekutor yang baik. Kelebihan dari mereka adalah mereka ingin rencana yang telah lama ada bisa di wujudkan segera, seperti: MRT ataupun pemenuhan rumah susun. Ini yang disebut dengan political will dari pemimpin politik untuk menjalankan rencana.

Akhirnya, rencana hanyalah rencana tanpa ada kemauan politik. Dan rencana bisa menjadi sebuah pemberi dampak yang besar bila diiringi oleh kemampuan politik untuk menggerakan perencanaan tersebut menjadi nyata.

Mungkin demikian untuk pendahuluannya.

Diskusi:

  1. Randi: Mas, bisa dikasih contoh kasus yang pernah terjadi di Belanda itu proyek apa saja yang ditangani dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya secara khusus?
    Kang Yusuf: Di Belanda, proses perencanaan dan politik cukup menarik untuk dieksplorasi.
    Sebagai contoh, studi kasus kecil pembuatan jalur tram(kereta ringan) yang melewati kampus TU Delft. Ada kebutuhan dari pelajar dan juga masyarakat agar ada jalur tram yg lewat kampus, namun di sisi lain pihak TU Delft menolak awalnya, karena menimbang getaran dari jalur tram ini bisa menganggu kalibrasi alat-alat yang mereka miliki. Disini konflik terjadi, antara kepentingan dan konsederasi dari pihak TU Delft.
    Apa yang terjadi? Political will dan knowledge commitment dari gementee (pemerintah) Delft diuji. Mereka akhirnya memutuskan membuat sebuah riset untuk mengatasi masalah getaran ini. Alhasil setelah sekitar 3-4 tahun penelitian, mereka bisa membuat sebuah jalur tram yang tidak menganggu kalibrasi alat di kampus. Ada komitmen berupa investasi biaya penelitian dan komitmen untuk menjalankan rencana transportasi publiknya.
    Dalam hal ini, stakeholder yang terkait adalah pemerintah, pengembang transportasi, kampus, dan masyarakat. Mereka bisa duduk bareng dan menyelesaikan perencanaan bersama.
    Rifqi: Namun untuk menuggu riset yang bertahun-tahun ini, terkadang support melemah. Dan perlu perbesaran anggaran untuk riset tersebut, mengingat waktunya cukup lama.
    Kang Ucup: Yes, disitulah komitmen politik diuji: maukah investasi riset? Itulah mengapa masih banyak perencanaan kita yang seakan masih copy-paste saja. Padahal bukan itu tujuan dari dibuatnya dokumen perencanaan.
  2. Nugraha: Apakah posisi perencana dengan pemegang keputusan harus sejajar supaya perencanaan dapat dilaksanakan?
    Kang Yusuf: Tidak, asalkan pihak pengambil kebijakan bisa mengerti dan memahami urgensi dari perencanaan itu sendiri. Seringkali negeri ini dijalankan tanpa perencanaannya. Hanya hasil ide spontan pengambil kebijakan saat tertentu, tanpa pertimbangan jangka panjang. Padahal dalam membangun sebuah kota/negeri, diperlukan sebuah masterplan, sehingga kita bisa mengerti hasil akhir dari pembangunan yang mau dijalankan.
    Ganang Prakoso: Yang saya lihat perencanaan kota di Indonesia itu tidak continue, ganti pimpinan ganti perencanaan.
    Kang Ucup: Dalam implementasi perencanaan, tak cukup hanya ‘ahli’ tetapi juga leadership. Ada jurnal yang pernah saya baca (maaf, lupa judul dan penulisnya) bahwa kunci sukses perencanaan adalah: leadership capacity, established institutional framework, dan planning sustainability. Kemudian, kalau tidak salah di UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tertulis kalau rencana daerah (kota/kabupaten) menyesuaikan dengan visi pemimpin yang terpilih. Di sini memang terjadi kontradiksi dengan konsep perencanaan keberlanjutan. Akibatnya perencanaan jadi bersifat jangka pendek, perencanaan seringkali overlap, dan perencanaan tidak terealisasi. Masalah pusat-daerah ini selalu jadi polemik panjang. Kita adalah negara yang sangat terdesentralisasi, akibatnya antara pemimpin daerah hanya konflik politik tanpa bicara subtansi perencanaan. Politik hanya dalam konteks “Siapa dapat apa, dimana, dan kapan?”
    Ganang: Iya, memang benar kalau perencanaan itu mendukung visi-misi pemimpin, tetapi untuk beberapa hal terutama perencanaan jangka panjang harus berkesinambungan. Dan RTRW sendiri memang ada fase evaluasinya.
    Kang Ucup: Benar, kalau kita bicara hal ideal. Namun faktanya kita berbicara pada tataran realita yang jauh dari ideal. Produk hukum terkait pengawasan perencanaan saja tidak jelas. Sebagai contoh, RTRW itu kan produk hukum. Sekarang siapa yang bisa menghukum/sanksi pemerintah bila tak menjalankan RTRW? Kita belum ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi, saat ini “tidak menjalankan RTRW bukanlah sebuah pelanggaran hukum.”
    Reza AP: Terkadang grand design atau master plan yang begitu bagusnya hilang begitu saja karena sudah berganti periode pemerintahan. Apakah harus ada perjanjian hitam diatas putih agar proyek yang direncanakan tetap berjalan.
    Kang Ucup: Itulah fungsi RTRW, perannya BAPPENAS/BAPPEDA. Dan itu semua saat ini sedang tidak berjalan, karena mereka tak punya kekuatan hukum yang membuat eksekutif wajib menjalankan perencanaan yang ada. Contoh lainnya adalah MP3EI. Adakah yang bisa menjamin setelah SBY/Hattarajasa turun, program tersebut masih sesemarak sekarang? Kalau saya agak kurang yakin, kecuali memang yang berkuasa nanti masih dari partai yang sama.
    Ganang: Padahal di dalam UU Penataan Ruang sendiri sudah mengatur tentang sanksi tersebut. Hanya saja permasalahannya siapa lembaga yang mengawasi hal itu. Masyarakatkah atau kita-kita yang peduli dengan penataan ruang? Kalau kita yang maju, apakah pemerintah mendengar?
  3. Najib: Di Indonesia itu susah dieksekusi rencananya, karena selain banyak unsur berkepentingan, beberapa pihak hanya asal tidak setuju (asal ngotot), tetapi alasan/dasar ketidaksetujuannya lemah. Biasanya kalau ini terjadi, cuma ada dua: dipaksa dieksekusi atau rencana hanya tetap rencana. Bagaimana dengan kasus tersebut, adakah best practice untuk menyelesaikan hal semacam itu?
    Kang Yusuf: Kedua metode itu (dipaksa atau dibiarkan) bisa jadi baik tergantung tingkat urgensi dan kemungkinan revisi rencana. Dengan kata lain, tergantung case-nya. Diskusi yang berkembang dalam keilmuan perencanaan belakangan ini adalah konsep perencanaan partisipatif. Mungkin bisa ditengok tulisannya John Gaventa atau Habemars sebagai referensi.
    Ada case menarik dari kota kecil di Brazil yang bernama Porto Alegre. Kota ini menerapkan partisipasi penuh dari masyarakatnya dalam memutuskan arah perencanaan kotanya. Jadi, kota tersebut mengundang seluruh rakyatnya untuk memberikan usulan perencanaan. Masyarakat diinformasikan jumlah budget yang dimiliki kota untuk pembangunan dan mereka punya hak untuk menentukan ke mana alokasi anggaran ini akan diberikan. Alhasil, proses perencanaan berlangsung dengan melibatkan masyarakat dan mereka setuju untuk itu. Juga masyarakat sendirilah yang mengawasi proses implementasi perencanaan yang ada dan telah ditetapkan.
    Najib: Seluruh masyarakat? Menarik sekali untuk dipelajari bagaimana pemerintah dapat mengakomodasi aspirasi sebanyak itu.
    Kang Ucup: Yes, seluruhnya. Jumlah participant setiap 4 tahunnya meningkat. Cek di link ini atau di jurnal ilmiah tentang pengalaman dari Porto Alegre ini.
    Ganang: Perlu pemimpin yang bukan sekedar paham tentang perencanaan, namun juga berani untuk mengeksekusi rencana-rencana tersebut. Best practice saya belum menemukannya. Kalau tidak salah, Belanda juga menerapkan perencanaan partisipatif ya? Sehingga kalau ada yang masih belum setuju, RTRW tidak disahkan. Untuk Indonesia, perencanaan partisipatif setahu saya cukup berhasil untuk tingkat lokal, sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten sendiri belum terlalu berhasil. Padahal sudah ada Musrenbang. Artinya, perencanaan partisipatif di tingkat kabupaten/kota di Indonesia masih semu. Saya pernah beberapa kali join di konsultan tata kota dan “partisipatif”-nya hanya sekedar wawancara saat pengumpulan data dari pihak konsultan. Mungkin penganggaran untuk diskusi publik tentang rencana itu sendiri tidak ada. Correct me if I’m wrong.
    Kang Ucup: Yes, Musrembang itu sejatinya jadi forum perencanaan partisipastif. Diskusi saya dengan dosen di Belanda tentang essay saya dalam hal Musrembang, dosen saya melihat hal itu belumlah se-partisipatif yang beliau kira, karena ternyata Musrembang masih banyak dijadikan sebagai ajang transaksi politik ketimbang mematangkan perencanaan. Sedangkan tentang konsultan perencanaan, masih banyak perencanaan kita yang copy-paste dari kota/kabupaten lain, karena kualitas konsultan perencanaan yang rendah dan karena masyarakat tidak diberikan pencerdasan terlebih dahulu. Coba tengok situs Sydney@2030 atau NY@2030. Itulah bentuk partisipasi dalam perencanaan yang sangat mdoern, bisa dibilang tipe 2.0.
    Nugraha: Seringkali pula masyarakat yang diajak dalam berpartisipasi tidak paham apa yang mereka usulkan.
    Rachmad: Masalah penting juga. Bagaimana kita bisa tau RT/RW suatu daerah, google-ing pun belum tentu dapat? Walau informasi publik, tetapi belum bisa diakses luas. Ada yang pernah minta, transparansi RTRW? Asik ya, kalau ada di web, apalagi dibuat semenarik mungkin.
    Kang Ucup: Sepakat tentang transparansi dalam perencanaan. Yuk, kita tingkatkan ‘planning awareness‘. Rakyat harus tahu kota mereka akan dibangun seperti apa nantinya.
    Nugraha: Pemerintah kita masih sangat pelit dalam publikasi perencanaan. Mereka menganggap dokumen perencanaan adalah dokumen yang sakral sehingga hanya kalangan tertentu saja yang boleh tahu.
    Janu: Nah, itu dia poin penting yang saya tangkap, tentang transparansi kebijakan perencanaan pembangunan.
    Ganang: Info dari teman saya yang di Dirjen Penataan Ruang PU, beberapa RTRW yang sudah disahkan bisa dicek di web ini. Kalau mau lebih detail sih, ke Bappedanya. Soal di-upload yang menarik di web, sepertinya masih kurang SDM.
    Kang Ucup: Kenapa ya kira-kira pemerintah seakan tidak terbuka? Ada yang bekerja di birokrasikah di forum ini?
    Nugraha: Menurut beberapa dosen, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk publikasi. Sosialisasi RTRW pun terbatas.
    Janu: Pemerintah kadang lupa, tidak melibatkan rakyat dan masyarakat adalm perumusan kebijakan publik. Bahkan Dewan pun kini tidak sepenuhnya pro kepada rakyat.
    Ganang: Oh iya, tentang dokumen perencanaan ini ada satu pengalaman menarik saat saya jadi mahasiswa S1 PWK. Intinya, untuk mahasiswa (sebagai bahan untuk kuliah Studio Perencanaan di kampus atau Skripsi) sekalipun, pihak Bappeda susah sekali publish-nya.
    Kang Ucup: Kalau alasannya anggaran, cukup memasang di website saja bisa langsung selesai. Paling juga tidak akan habis Rp5.000.000 pertahun untuk membuat website. Atau mentok-mentok Rp20.000.000 setahun untuk sewa desainer yang bagus.
    Najib: Betul, mungkin takut dikoreksi rame-rame. Pengalaman baca-baca salah satu dokumen RPJM salah satu provinsi, kesannya copy-paste dari provinsi tetangga.
    Janu: Saya juga punya pengalaman (saat masih S1, semester 2 kemarin), sewaktu mau penelitian di Yogyakarta, izin ke Bappeda lumayan rumit dan sedikit berbelit.
    Rachmad: Demokrasi di Era Globalisasi. Kalau di bidang hukum, sudah mulai ada niat dari pemerintah untuk mewujudkan konsep Law As Information. Mempermudah akses itu hak kan ya? Sudah dalam membuat tidak ada transparansi, pas sudah jadi pun sulit didapat. Sulit memang birokrasi saat ini. Sulit move on.
    Ganang: By the way, soal copy-paste dokumen perencanaan itu yang harus disalahkan konsultannya atau pemerintahnya? Pemerintah kan menunjuk konsultan untuk membuat rencananya.
    Kang Ucup: Dua-duanya salah. Konsultan salah secara moral, sedangkan pemerintah salah secara profesionalitas birkorasi.

*Data Pembicara: Ridwansyah Yusuf Achmad | ridwansyahyusuf@gmail.com | Perencanaan Wilayah dan Kota | Institut Teknologi Bandung | Kepala GAMAIS ITB (2007-2008) dan Presiden KM ITB (2009) | S2 di ISS of Erasmus University Rotterdam dan Sekjen PPI Belanda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: